TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memimpin rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menghadirkan dua kelompok masyarakat, yaitu organisasi yang bergerak di isu toleransi beragama serta lembaga bantuan hukum. Kegiatan digelar di Ruang Aspirasi, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, dan dihadiri anggota komisi seperti Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Badrodin Haiti, dan Ahmad Dofiri.
Yusril menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi, kritik, dan harapan publik terhadap agenda reformasi Polri. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan akan dipelajari sebagai bahan penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap aspirasi benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan. Semua masukan ini akan kami pelajari dan simpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Presiden,” ujarnya.
Baca Juga: Yusril Pastikan KUHAP Baru Tetap Berlaku Januari 2026, Tidak Perlu Perppu
Pada sesi pertama, komisi berdialog dengan organisasi seperti FKUB, SETARA Institute, Gusdurian, dan CRCS UGM. Mereka menyoroti penanganan kebebasan beragama yang dinilai belum setara, termasuk perlakuan terhadap kelompok minoritas. Seknas Jaringan Gusdurian, Jay Akhmad, menilai kepolisian perlu perspektif berbasis hak konstitusional dalam menangani konflik keagamaan dan menolak tindakan yang membatasi kebebasan beribadah.
Audiensi kedua menghadirkan lembaga bantuan hukum seperti YLBHI, Kontras, Vox Point Indonesia, dan Formas. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan perlunya pembenahan sistem akuntabilitas dan pengawasan karena praktik impunitas dianggap masih terjadi. Sementara Ketua PBHI Julius Ibrani menekankan pentingnya keterbukaan dalam perumusan kebijakan Polri.
Yusril mengapresiasi beragam masukan tersebut dan menilai perspektif publik menjadi modal penting untuk reformasi yang objektif dan komprehensif. Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa komisi memasuki tahap awal pengumpulan masukan, dan satu bulan pertama dibuka selebar-lebarnya bagi masyarakat sipil dan akademisi.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
