TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Transmigrasi mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp4,5 miliar pada tahun 2026. Anggaran yang sebelumnya Rp1,89 triliun di 2025 naik menjadi Rp1,902 triliun. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga mitra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa persetujuan pagu anggaran meliputi beberapa kementerian, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Kementerian Perumahan, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga Basarnas. “Semua kementerian/lembaga mitra kerja wajib menyerahkan bahan tertulis terkait alokasi belanja dan program paling lambat 30 hari setelah APBN 2026 disahkan,” tegasnya.
Menteri Transmigrasi, Iftitah, menjelaskan bahwa arah penggunaan anggaran tahun depan difokuskan untuk pengembangan ekonomi masyarakat transmigran ketimbang pembangunan fisik semata. Reorientasi ini ditandai dengan pelaksanaan lima program unggulan bertajuk 5T: Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong.
“Program 5T dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup transmigran sekaligus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dukungan anggaran yang terarah akan mempercepat lahirnya kawasan transmigrasi modern di Indonesia Barat, Tengah, maupun Timur,” ujar Iftitah.
Beberapa prioritas meliputi bantuan pangan dan rumah untuk 280 keluarga (Trans Lokal), pembangunan 47 unit sekolah serta konektivitas antarwilayah (Trans Gotong Royong), hingga percepatan sertipikat hak milik (SHM) atas 15 ribu bidang tanah melalui Trans Tuntas. “Kami punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan persoalan tanah transmigran, dan Trans Tuntas menjadi kunci,” tambahnya.
Dengan dukungan DPR, Kementerian Transmigrasi optimistis program ini dapat mendorong akselerasi pembangunan kawasan transmigrasi yang inklusif, modern, dan lebih menyejahterakan masyarakat.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
