TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Provinsi Bali. Penegasan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan tersebut membahas strategi pembangunan Bali secara terpadu, mulai dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga konektivitas.
AHY menilai pembangunan Bali harus dirancang secara menyeluruh dan tidak dilakukan secara sektoral agar mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung pertumbuhan investasi.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas AHY.
Baca Juga: Ikut Gerakan AYO Muliakan Sungai, Wamen Ossy Ajak Masyarakat Jaga Ciliwung
Sementara itu, Ossy Dermawan mengatakan rencana tata ruang merupakan pedoman utama dalam mengelola keterbatasan ruang di Bali di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan.
“Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy.
Ia juga mendorong percepatan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS). Dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 telah terintegrasi ke OSS dan empat lainnya masih dalam proses. Saat ini, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah menuntaskan integrasi RDTR secara penuh.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, pimpinan BUMN, serta Gubernur Bali I Wayan Koster untuk menyusun langkah lanjutan pembangunan Bali yang terintegrasi dan berkelanjutan.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
