TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah mengerahkan sekitar 1.200 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 ke sejumlah kawasan transmigrasi di Papua untuk mempercepat peningkatan produktivitas, pendapatan, usaha lokal, akses pasar, hingga penciptaan lapangan kerja.
Para peserta yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti, dan tenaga ahli perguruan tinggi tersebut tidak hanya melakukan riset. Mereka ditargetkan menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna, pengembangan produk bernilai tambah, serta membuka jejaring dengan mitra usaha, pembeli, dan investor.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan keberhasilan TEP 2026 tidak diukur dari jumlah peserta yang dikirim, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ukurannya bukan berapa banyak peserta yang kita kirim, tetapi perubahan nyata yang kita tinggalkan bagi masyarakat,” ujar Iftitah dalam Konferensi Pers Pemerintah di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Dari total 1.476 peserta TEP 2026, sekitar 1.200 orang dibagi dalam kurang lebih 200 tim untuk menjalankan tugas di Papua. Penempatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.
Setiap tim akan merancang intervensi berdasarkan karakter wilayah, mulai dari kondisi lahan dan medan, komoditas unggulan, hingga kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan tersebut diarahkan agar program tidak seragam dan benar-benar sesuai kebutuhan setempat.
“Tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Sistemnya harus tailor-made,” kata Iftitah.
Para Patriot ditempatkan di sejumlah kawasan, antara lain Lereh, Senggi, Salor, Muting, Prafi, Momiwaren, Werianggi-Werabur, Bomberay-Tomage, Weri-Saharey, serta Klamono-Segun.
Program ini melibatkan 10 perguruan tinggi mitra. Pemerintah berharap kehadiran akademisi dapat membawa ilmu pengetahuan dan teknologi langsung ke masyarakat, bukan berhenti pada ruang kuliah maupun laboratorium.
TEP 2026 merupakan pengembangan program 2025 yang melibatkan 2.000 peneliti di 154 kawasan transmigrasi. Jika tahun sebelumnya berfokus pada pemetaan potensi, tahun ini pemerintah mengarahkan program pada implementasi solusi dan dampak ekonomi dengan memusatkan pembangunan pada 53 kawasan prioritas.
“Fokus kita bukan lagi sekadar memperluas jangkauan, tetapi memperbesar manfaat,” pungkas Iftitah.
