Namun justru di titik ini skeptisisme menguat. Sebab, pemerintah sendiri juga mengakui masih menghitung dampak kenaikan harga maupun potensi tersendatnya pasokan, serta menyebut Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari.
Baca Juga: Bahlil Rapat hingga Jam 2 Dini Hari, Keukeh SPBU Swasta Wajib Beli BBM dari Pertamina
Ketergantungan sebesar itu membuat publik punya alasan untuk meragukan pernyataan “aman” yang terlalu cepat disampaikan ke ruang publik.
Masalah lain yang membuat kritik terhadap Bahlil menguat adalah konsistensi pesan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah meminta publik tenang.
Di sisi lain, pemerintah sendiri mengakui masih menghitung dampak geopolitik terhadap pasokan minyak dan harga energi, serta menyebut Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
Ketergantungan impor sebesar itu membuat publik punya alasan untuk bersikap waspada, terlebih jika jalur strategis seperti Selat Hormuz terus terganggu.
Dengan kata lain, kritik terhadap Bahlil bukan semata soal gaya komunikasi, melainkan soal apakah pemerintah sungguh transparan dalam menjelaskan tingkat kerentanan energi nasional.
Karena itu, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar imbauan agar masyarakat tidak panik. Pemerintah perlu menyampaikan data yang lebih terbuka, skenario mitigasi yang konkret, serta batas aman stok yang realistis bila krisis memburuk.
Tanpa itu, klaim bahwa BBM “aman” hanya akan terdengar seperti upaya menenangkan keadaan, sementara rasa khawatir publik terhadap ketahanan energi nasional justru semakin besar.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
