TAJUKNASIONAL.COM Sorotan terhadap kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras kembali menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNRL), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, yang telah berstatus tersangka. Kepastian ini menjadi sinyal bahwa penyidikan memasuki fase “pemadatan” perkara penjadwalan pemeriksaan tersangka, pemanggilan saksi kunci, hingga pendalaman pertanggungjawaban korporasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan Rudy Tanoe akan segera diagendakan setelah praperadilan yang diajukan sebelumnya kandas.
Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Lukman Ahmad menolak praperadilan kedua Rudy Tanoe pada Senin, 15 Desember 2025, sehingga KPK dinilai berwenang melanjutkan penyidikan.
Baca Juga: Nada Keras ke Jokowi Menguat, Ferdinand PDIP Ungkit Video Hasto soal Revisi UU KPK
“Ya ini tentu nanti juga akan dijadwalkan oleh penyidik terkait dengan permintaan keterangan atau pemeriksaan kepada tersangka saudara RT [Rudy Tanoe] ya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (25/2).
Budi menegaskan, penyidik tidak hanya berfokus pada Rudy Tanoe.
“Termasuk juga terhadap tersangka-tersangka lainnya. Tentu ini semuanya juga secara paralel kita mendalami dari praktik di lapangannya dulu ya sehingga nanti kita akan firm bagaimana proses penyalurannya ya,” tuturnya.
Ia juga menambahkan titik penting lain perkara ini turut menyeret tersangka korporasi, sehingga KPK akan memperkuat konstruksi perbuatan melawan hukum (PMH) yang diduga dilakukan badan usaha.
“Termasuk juga korporasi, ini kan ada tersangka korporasi dalam perkara ini. Nanti kita akan melihat, mempertebal lagi PMH atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi,” sambung Budi.
Pada hari yang sama, KPK menjadwalkan pemeriksaan Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021–2024, Herry Tho, sebagai saksi.
Dalam perkembangan sebelumnya, KPK memang telah mengungkap peran Rudy Tanoe dalam pusaran perkara bansos beras Kemensos.
KPK disebut menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras yang melibatkan Kemensos dan DNRL, meski identitas para tersangka belum semuanya dibuka ke publik.
