TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto mengganti Letjen TNI Suharyanto dari jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai penggantinya pada Kamis (15/10/2026).
Pergantian pimpinan ini berlangsung ketika Indonesia menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara KPK tengah mengusut dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan yang menjerat adik Suharyanto.
Pelantikan Kristomei berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala BNPB, Kristomei menjabat Pangdam XXI/Radin Inten dan pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan TNI.
Pergantian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah kepemimpinan BNPB dalam menangani bencana. Namun, hingga informasi yang tersedia, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa Suharyanto diganti karena dinilai gagal menangani karhutla atau karena kasus OTT KPK yang menyeret adiknya.
Karhutla Masih Menjadi Tantangan Penanganan Bencana
Pergantian Kepala BNPB berlangsung di tengah meningkatnya perhatian terhadap karhutla.
Pada 13 Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan penambahan sumber daya untuk memerangi kebakaran hutan, ketika asap memicu kritik dari dalam negeri dan negara tetangga.
Laporan itu juga menyebut dampak asap terhadap kesehatan serta aktivitas sekolah di sejumlah wilayah.Â
Sebelumnya, BNPB melaporkan penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan perusahaan pemegang hak guna usaha untuk menghadapi puncak karhutla 2026. Pemerintah juga menjalankan operasi darat dan udara di sejumlah provinsi prioritas.
Kondisi tersebut membuat pergantian pimpinan BNPB menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kesiapsiagaan, kecepatan respons, koordinasi lintas lembaga, serta perlindungan masyarakat terdampak asap.
Meski demikian, keberadaan karhutla saat pergantian jabatan tidak otomatis membuktikan kegagalan pribadi Kepala BNPB sebelumnya.
Penilaian kinerja memerlukan data tentang target penanganan, luas kebakaran, efektivitas pemadaman, pencegahan, serta pembagian kewenangan antara BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan aparat di lapangan.
OTT KPK Seret Adik Suharyanto
Di saat yang sama, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan.
Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik Suharyanto.
Empat tersangka lainnya ialah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian. KPK juga mengamankan sejumlah orang dalam OTT pada 13 Oktober 2026.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penyidik mendalami dugaan pengondisian pengadaan serta penyaluran dan penggunaan anggaran untuk keuntungan pribadi. KPK juga menduga praktik terkait dana siap pakai tersebut telah berlangsung sejak sekitar 2022.
Dana siap pakai pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana. Karena itu, perkara ini menimbulkan pertanyaan penting tentang pengawasan pengadaan, transparansi pemanfaatan anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban dana darurat.
Namun, KPK belum memastikan bahwa perkara yang sedang disidik secara khusus berkaitan dengan penanganan karhutla.
Juru bicara KPK menyatakan rincian mengenai jenis bencana, lokasi kegiatan, dan nilai pengadaan masih perlu didalami dalam proses penyidikan.
