TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya keberpihakan negara dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak sekolah dan mahasiswa yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra.
Menurutnya, negara harus hadir secara nyata agar risiko putus sekolah dan terhentinya studi dapat dicegah sejak dini.
Salah satu langkah yang terus didorong Komisi X DPR RI adalah optimalisasi berbagai skema bantuan pendidikan, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga beasiswa lainnya selama masa pemulihan pascabencana.
Menurut Kurniasih, bencana alam sering kali berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Kehilangan mata pencaharian, kerusakan tempat tinggal, hingga biaya hidup yang meningkat membuat pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling rentan terdampak.
Baca Juga: KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku 2026, DPR RI Sebut Reformasi Total Hukum Pidana
“Dalam kondisi pascabencana, keluarga sering kali kehilangan mata pencaharian dan mengalami tekanan ekonomi yang berat. Negara harus memastikan anak-anak tetap bersekolah dan mahasiswa dapat melanjutkan studinya melalui optimalisasi PIP, KIP Kuliah, bantuan UKT, dan berbagai beasiswa pendidikan lainnya,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan responsif terhadap peserta didik serta mahasiswa yang terdampak bencana.
Ia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Selain itu, Kurniasih menilai mekanisme penyaluran bantuan pendidikan tidak boleh bersifat kaku secara administratif.
Dalam situasi darurat, kebijakan yang diterapkan harus adaptif dan cepat agar hak pendidikan anak dan mahasiswa tidak terhambat.
“Kami meminta agar kebijakan bantuan pendidikan tidak kaku secara administratif. Dalam situasi bencana, pendekatan yang digunakan harus adaptif, cepat, dan benar-benar berpihak pada keberlangsungan pendidikan anak dan mahasiswa,” tegasnya.
Baca Juga: Soal Super Flu di Indonesia, Komisi IX DPR RI Tekankan Kesiapsiagaan Sistem Kesehatan
Lebih lanjut, Kurniasih juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pendidikan pascabencana.
Selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga filantropi dinilai penting untuk menyediakan beasiswa berkelanjutan bagi pelajar dan mahasiswa terdampak.
- Ia menilai dukungan pendidikan tidak boleh bersifat sementara, melainkan harus mampu menopang proses pemulihan jangka menengah dan panjang.
