Melalui investigasi tersebut, Ombudsman akan menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan antrean panjang, sekaligus memeriksa apakah penyelenggara layanan telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persoalan yang terjadi di lapangan, baik yang berkaitan dengan distribusi BBM, mekanisme pelayanan SPBU, maupun koordinasi antarpihak yang bertanggung jawab.
Ombudsman juga memiliki peran memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.
Karena itu, hasil investigasi nantinya dapat menjadi dasar untuk menilai apakah diperlukan tindakan korektif terhadap pihak terkait.
Di tengah antrean yang terjadi di sejumlah daerah, kepastian ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM menjadi hal penting bagi masyarakat.
Baca juga: [Viral] BBM Langka di Makassar, Antrean Mengular hingga Harga Mencapai Rp35 Ribu per Liter
Penanganan yang tepat diperlukan agar akses terhadap bahan bakar tetap terjaga dan pelayanan publik berlangsung secara efektif, transparan, serta akuntabel.
