Ia juga mengingatkan pentingnya peran institusi pemerintah sebagai contoh dalam menjaga keamanan data dan mencegah kebocoran informasi. Menurutnya, gangguan siber di lingkungan internal pemerintah dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan stabilitas nasional.
“Kita harus disiplin dalam prosedur penggunaan komputer dan sistem informasi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi memaparkan perkembangan ancaman siber global. Ia menjelaskan bahwa konflik internasional, seperti yang terjadi di Ukraina dan Rusia, menunjukkan pemanfaatan ruang siber sebagai sarana perang informasi untuk melemahkan legitimasi pemerintahan dan memengaruhi opini publik.
Sebagai respons atas ancaman tersebut, Presiden RI telah menginstruksikan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di bawah BSSN. Tim ini bertugas melakukan deteksi dini, respons cepat, serta mitigasi terhadap berbagai potensi serangan siber.
Rapat internal ini turut dihadiri Wakil Menko Polkam Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Menko Polkam Mochammad Hasan, jajaran pejabat Kemenko Polkam, serta perwakilan BSSN.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
