TAJUKNASIONAL.COM Sebanyak 29 orang meninggal dunia akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026.
Data tersebut disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (23/9/2026).
Dari total korban meninggal dunia, 25 orang merupakan warga sipil. Sementara empat lainnya merupakan anggota TNI dan Polri.
76 Aksi Kekerasan Tercatat
Patrige mengatakan selama periode tersebut tercatat 76 aksi yang oleh kepolisian dikategorikan sebagai gangguan KKB.
Aksi tersebut meliputi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman hingga perampasan senjata api.
Selain korban jiwa, hasil evaluasi menunjukkan terdapat 642 kasus gangguan keamanan di Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026.
Menurut Patrige, kondisi tersebut menjadi perhatian aparat dan pemerintah daerah, terutama dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Pengamanan Jalur Rawan Diperkuat
Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 akan terus melakukan penegakan hukum untuk menangani gangguan keamanan di Papua Pegunungan.
Patrige mengatakan pendekatan keamanan juga diiringi dengan pendekatan kepada masyarakat melalui program Binmas Noken.
Pengamanan dan patroli akan diperkuat di sejumlah jalur yang dinilai rawan, di antaranya Wamena-Tolikara, Wamena-Yalimo, Wamena-Lanny Jaya dan Wamena-Nduga.
Selain patroli, pendekatan masyarakat dilakukan melalui pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan.
Penanganan Melibatkan Banyak Pihak
Patrige menegaskan penanganan persoalan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat.
Menurutnya, kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat diperlukan untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.
Polda Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan mengutamakan perlindungan masyarakat, penegakan hukum dan pendekatan humanis.
Langkah tersebut diharapkan turut mendukung keamanan, kedamaian serta keberlangsungan pelayanan publik di Papua Pegunungan.
John Tabo Soroti Korban dari Warga Sipil
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan penanganan kasus kriminal oleh aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan prosedur dan standar operasional yang berlaku.
