TAJUKNASIONAL.COM Menkeu Purbaya memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski harga minyak dunia mengalami kenaikan akibat gejolak geopolitik global.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026). Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini belum cukup mendesak untuk mengubah kebijakan subsidi energi yang telah berjalan.
“Tidak ada, enggak ada, jangan diganggu dulu,” ujar Purbaya.
Menurutnya, harga minyak mentah dunia masih berada dalam batas yang relatif aman. Saat ini, harga minyak tercatat sekitar US$74 per barel, hanya sedikit di atas asumsi makro dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Baca Juga : KPK Imbau Menkeu Purbaya Konsultasi soal Gift TikTok: Jika Ragu, Laporkan Gratifikasi
“Masih terlalu dini dari harga minyak baru US$74. Even untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, baru meleset US$4 dari US$70 ini,” tuturnya.
Purbaya menjelaskan bahwa selisih tersebut belum cukup signifikan untuk mendorong pemerintah mengambil langkah pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Pemerintah, kata dia, masih memantau perkembangan harga energi global sebelum mengambil kebijakan lanjutan.
Di tengah sikap Indonesia yang masih menahan kebijakan, sejumlah negara di kawasan Asia justru mulai mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi lonjakan harga minyak global.
Korea Selatan misalnya, mendorong kampanye penghematan energi nasional dengan membatasi penggunaan kendaraan operasional di instansi pemerintah. Sementara Jepang memilih melepas cadangan minyak strategis guna menjaga stabilitas pasokan domestik.
Langkah berbeda diterapkan China yang melakukan intervensi harga BBM di dalam negeri untuk menahan dampak lonjakan harga global.
Adapun Pakistan mengambil kebijakan drastis seperti menerapkan work from home (WFH), menutup sekolah, serta mengurangi alokasi BBM untuk instansi pemerintah.
Sementara itu, Thailand juga mulai mendorong penghematan energi melalui pembatasan penggunaan pendingin ruangan dan penyesuaian pola kerja.
Langkah-langkah tersebut diambil berbagai negara sebagai respons terhadap potensi gangguan pasokan energi global, termasuk akibat konflik geopolitik yang memengaruhi distribusi minyak di kawasan strategis dunia.
Baca Juga : Geger OTT di Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Purbaya: Ini Alarm Keras untuk Bersih-bersih
Meski demikian, pemerintah Indonesia memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Stabilitas harga energi dalam negeri serta daya beli masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan subsidi BBM.
