“Mari kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi. Politik anggaran kita benahi, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat,” ujarnya.
Saat ini pemerintah melakukan ground checking terhadap 11 juta data penerima manfaat selama dua bulan bersama Kementerian Sosial dan BPS. Langkah ini untuk memastikan ketepatan sasaran PBI-JK yang melayani sekitar 96,8 juta jiwa.
Muhaimin menegaskan BPJS Kesehatan merupakan wujud gotong royong konstitusional sesuai amanat UUD 1945. Karena itu, transformasi layanan juga harus diperkuat agar lembaga ini berkembang sebagai asuransi sosial modern yang kredibel, termasuk menjamin layanan berbiaya tinggi seperti cuci darah dan pemasangan ring jantung.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan guna memastikan pembiayaan PBI rampung dan keputusan strategis dapat ditetapkan pada Maret mendatang.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
