TAJUKNASIONAL.COM Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi agar alokasi anggaran negara berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Herman dalam pertemuan BAKN DPR RI bersama PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Indonesia, BP BUMN, Danantara, dan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi BAKN terkait pupuk bersubsidi. Pertemuan berlangsung di PT Pupuk Kujang, Karawang, Rabu (7/10/2026).
Herman menilai keberhasilan subsidi pupuk tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapannya. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pupuk, ketepatan sasaran, waktu penyaluran, serta efisiensi distribusi hingga diterima petani.
“Jangan sampai subsidi yang dialokasikan negara besar, tetapi petani masih mengalami kesulitan mendapatkan pupuk,” ujar Herman.
Menurutnya, pembenahan sistem subsidi perlu berjalan beriringan dengan revitalisasi industri pupuk nasional. Modernisasi fasilitas produksi, pemanfaatan teknologi, efisiensi operasional, serta kepastian pasokan bahan baku dan energi dinilai penting untuk menjaga kemampuan industri memenuhi kebutuhan domestik.
Herman juga menekankan perlunya tindak lanjut konkret atas rekomendasi BAKN agar perbaikan tata kelola dapat dipantau dan dievaluasi secara terukur. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat untuk mencegah pemborosan anggaran maupun hambatan distribusi yang merugikan petani.
“BAKN ingin memastikan rekomendasi yang telah diberikan tidak berhenti sebagai dokumen. Harus ada tindak lanjut yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi,” tegasnya.
Ia mendorong koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, BUMN pupuk, Kementerian Keuangan, BP BUMN, dan Danantara dalam menyelaraskan kebijakan produksi, investasi, penganggaran, distribusi, serta pengawasan.
Herman menegaskan, kepentingan petani harus menjadi tolok ukur utama kebijakan pupuk bersubsidi. Dengan tata kelola yang efektif, subsidi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat produksi pangan nasional, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
