TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pergantian direksi di BPJS Kesehatan harus menjadi titik awal transformasi menyeluruh tata kelola dan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN melalui pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (23/02/2026), bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala BPS, dan jajaran direksi.
“Tentu ini semangat baru. Ini mumpung baru, kita set up lagi baru supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi,” tegas Muhaimin.
Baca Juga: Jelang Lebaran 2026, AHY Minta Rest Area Aman dan Nyaman bagi Pemudik
Ia menilai pembenahan harus dimulai dari politik anggaran yang tepat, terutama ketepatan subsidi PBI, akurasi data, dan pemilihan program yang berkelanjutan agar persoalan defisit tak kembali berulang.
