TAJUKNASIONAL.COM Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kondisi lahan pertanian yang mengalami dampak kekeringan di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (27/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat segera dilakukan.
Selain persoalan kekeringan, kondisi banjir rob yang terjadi di wilayah tersebut juga menjadi perhatian karena turut menghambat aktivitas pertanian.
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, persoalan kekeringan di Demak membutuhkan penanganan yang cepat dan harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang ditemukan di lapangan.
“Saya sudah minta jajaran untuk segera melakukan penanganan. Kita lihat ada sawah yang terdampak kekeringan, sekaligus ada persoalan rob. Yang penting sekarang bagaimana air bisa segera kita hadirkan untuk membantu petani dan memastikan lahan pertanian tetap bisa ditanami,” kata Menteri Dody.
Daerah Irigasi (DI) Guntur mencakup area sekitar 2.036 hektare.
Sumber air kawasan tersebut antara lain berasal dari Sungai KB1, Sungai Jragung Lama, dan Sungai Cabean.
Namun, ketika memasuki musim kemarau, wilayah ini menghadapi persoalan berkurangnya ketersediaan air.
Pada saat yang sama, masuknya air laut atau rob juga menjadi persoalan yang memengaruhi area persawahan.
Data BBWS Pemali Juana per 21 September 2026 menunjukkan terdapat 124 hektare lahan sawah di Kabupaten Demak yang terdampak kekeringan dengan status resiko gagal panen.
Sejumlah langkah penanganan telah dilakukan, termasuk penambahan pasokan air dari Rawa Pening, pompanisasi, serta pemberian bantuan BBM untuk mendukung operasional pompanisasi yang dilakukan petani.
Dampak kekeringan tersebut tersebar di sejumlah desa, Salah satunya Desa Blerong, Kecamatan Guntur, dengan luas hamparan sawah terdampak mencapai 8 hektare.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Sudarto menjelaskan, kondisi kekeringan terjadi karena tidak adanya pasokan air dari Bendung Jragung yang dialirkan melalui Sungai Jragung.
Untuk mengatasi persoalan tersebut dalam jangka pendek, Kementerian PU akan melakukan intervensi melalui pemompaan dari sumber air yang tersedia di sekitar lokasi.
Jika kebutuhan air masih belum mencukupi, Kementerian PU juga akan menyiapkan sumur bor sebagai alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian yang terdampak.
“Tim kami hari ini langsung ke lapangan untuk melakukan penanganan dengan membawa alat bor, juga pompa apabila di sana membutuhkan. Pemompaan nanti kami maksimalkan sesuai kebutuhan lahan pertanian,” ujar Sudarto.
Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, Kementerian PU terus mengoptimalkan Bendungan Jragung yang saat ini memasuki tahap impounding atau pengisian awal.
Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung sekitar 90 juta m3 dan ditargetkan mulai mendukung pelayanan irigasi pada 2027.
Setelah beroperasi, Bendungan Jragung diproyeksikan mampu mendukung layanan irigasi hingga 4.500 hektare.
Dengan demikian, keberadaan bendungan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan air untuk kawasan pertanian di wilayah yang dilayaninya.
“Bendungan Jragung sekarang progressnya sudah 97%. Akhir tahun ini, Desember 2026, selesai. Dan akan beroperasi pada 2027 awal. Nanti tergantung curah hujan. Kalau maksimal terisi, paling tidak tahun depan sudah menjadi irigasi premium sehingga irigasi-irigasi di bawahnya bisa kita maksimalkan,” tambah Sudarto.
Optimalisasi Bendung Karet Wonokerto untuk Kendalikan Rob
Di samping penanganan melalui pemompaan dan dukungan operasional pompa di sejumlah lokasi, BBWS Pemali Juana juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menangani persoalan rob.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan fungsi Bendung Karet Wonokerto.
Melalui pengaturan tersebut, suplai dan pengelolaan air diharapkan dapat tetap terjaga sehingga persoalan masuknya air laut sekaligus kekurangan air di kawasan pertanian Pantura dapat ditangani secara terpadu.
“Untuk penanganan robnya sendiri, kami mengambil air dari Bendung Karet Wonokerto, kami melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Sekarang sebenarnya sudah kami fungsikan, sehingga sebagian besar lahan pertanian sudah bisa kita aliri air,” jelas Sudarto.
Kementerian PU akan terus melakukan berbagai langkah untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian.
Penanganan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian sekaligus mendukung upaya swasembada pangan di Jawa Tengah. (hen)
' +
'