TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN.
Ia menilai pergantian kepemimpinan tersebut menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Yahya mengatakan BGN mengemban tanggung jawab besar karena mengelola salah satu program prioritas nasional paling strategis.
Karena itu, kepemimpinan baru diharapkan mampu memperbaiki kinerja lembaga dan memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih aman, disiplin, dan tepat sasaran.
“Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” kata Yahya Zaini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga: Anggota DPR RI Dorong TNI Dapat Dilibatkan Tangani Begal
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai Nanik memiliki pengalaman langsung dalam melakukan pengawasan ke berbagai daerah.
Pengalaman tersebut dinilai penting karena membuat Nanik memahami persoalan teknis dan hambatan riil pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini,” ujar Yahya.
Meski demikian, Yahya mengingatkan bahwa tugas berat menanti Kepala BGN yang baru. Ia menilai ada tiga tantangan utama yang perlu segera dibenahi agar program MBG benar-benar memberi dampak bagi pemenuhan gizi masyarakat.
Pertama, Yahya menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola anggaran dan operasional. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas keuangan harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan MBG.
“Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” jelas Yahya.
Ia menyebut pembenahan ini mendesak karena MBG menyerap anggaran negara yang sangat besar.
Selain itu, akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok dari pusat hingga daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran.
Kedua, Yahya menekankan penegakan disiplin dan standardisasi ketat. BGN diminta memperketat penerapan Standard Operating Procedure atau SOP di setiap unit penyedia makanan.
Baca Juga: Polemik Sapi Kurban Prabowo, Komisi III DPR RI Nilai Tak Langgar Aturan
Menurut Yahya, insiden keracunan makanan yang pernah terjadi di lapangan harus menjadi pelajaran penting. Penegakan higienitas dan kualitas bahan baku disebut sebagai harga mati untuk mencapai target zero accident.
Ketiga, Yahya menilai BGN harus memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah.
Ia menyebut ego sektoral kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program berskala nasional.
