TAJUKNASIONAL.COM Komisi I DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan contingency plan atau rencana cadangan guna mempercepat pembebasan empat warga negara Indonesia (WNI) yang masih disandera perompak Somalia sejak April 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menyusul belum adanya perkembangan signifikan dalam upaya pembebasan para sandera.
Menurutnya, TNI dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) perlu menyiapkan strategi yang lebih efektif untuk menangani situasi tersebut.
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu mengatakan Komisi I DPR terus memberikan perhatian terhadap nasib empat WNI yang hingga kini masih berada dalam penyanderaan.
“Dan Panglima TNI juga sudah menyampaikan, Kemlu sudah menyampaikan untuk membuat ya crash program. Ada contingency plan, karena apa? Karena model-model penyelesaian konflik yang terjadi ini ternyata belum efektif,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Baca Juga:Â DPR RI Usulkan AI Bantu Atasi Kekurangan Dokter di Daerah, Layanan Kesehatan Dinilai Lebih Cepat
Meski demikian, Deng Ical menegaskan operasi militer belum menjadi pilihan utama dalam proses pembebasan para sandera. Menurutnya, pendekatan persuasif masih menjadi langkah yang paling memungkinkan dilakukan pemerintah saat ini.
“Kalau itu belum. Operasi militer adalah jalan terakhir. Iya, jadi ini persuasif karena ada masalah teknis yaitu informasi-informasi yang tidak komprehensif. Ada yang minta (tebusan) USD5 juta, ada yang sudah di-up jadi USD10 juta, ada macam-macam tebusan sehingga tidak ada sumber yang kredibel,” katanya.
Ia menjelaskan, hingga kini pemerintah masih menghadapi kendala dalam memperoleh informasi yang valid mengenai kondisi para sandera maupun tuntutan yang diajukan kelompok perompak. Perbedaan nilai tebusan yang beredar dinilai menyulitkan proses negosiasi.
Karena itu, Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri menunjuk satu pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengoordinasikan seluruh proses komunikasi sekaligus mencari solusi pembebasan para WNI.
“Karena itulah, kami minta supaya Kemlu menugaskan satu orang atau satu lembaga atau pihak lain yang dianggap kompeten untuk mencari kejelasan sekaligus mencari solusinya,” ungkap Deng Ical.
Selain mendesak percepatan langkah diplomasi, DPR juga menyoroti kondisi empat WNI yang dilaporkan semakin memprihatinkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, para sandera masih berada dalam kondisi selamat, namun menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar.
