TAJUKNASIONAL.COM Kasus kekerasan terhadap aktivis kembali memantik perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada insiden penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, Andrie Yunus.
Peristiwa ini dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan serangan serius yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan ruang demokrasi.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Ia menilai serangan terhadap Andrie Yunus diduga kuat sebagai bentuk percobaan pembunuhan sekaligus intimidasi terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini vokal menyuarakan kritik.
Baca Juga:Â DPR RI Ingatkan Bahaya Panic Buying BBM di Tengah Isu Stok 21-25 Hari
Peristiwa itu terjadi di depan kantor YLBHI, Jakarta, sesaat setelah korban menyelesaikan rekaman siniar atau podcast bertema kritik terhadap remiliterisasi, Kamis (12/3/2026) tengah malam. Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius di area wajah, mata, dada, hingga kedua tangan.
“Kami mengecam keras tindakan ini. Ini bukan sekadar kriminal biasa, tetapi diduga upaya percobaan pembunuhan terhadap aktivis yang vokal menyuarakan HAM. Kepolisian harus bergerak cepat, tangkap pelakunya, dan jerat dengan pasal pemberatan,” ujar legislator yang akrab disapa Gus Abduh dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Abdullah menegaskan, pola kejadian dalam kasus ini menimbulkan dugaan kuat bahwa serangan tersebut telah direncanakan. Ia menyoroti fakta bahwa tidak ada satu pun barang berharga milik korban yang hilang, sehingga kecil kemungkinan peristiwa itu bermotif perampokan atau kejahatan jalanan biasa.
“Fakta bahwa tidak ada barang yang dirampas mengindikasikan ini bukan perampokan, melainkan serangan terencana untuk meneror korban. Segala bentuk kekerasan terhadap pembela HAM adalah ancaman nyata bagi demokrasi kita,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.
Menurutnya, pengusutan kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya berhenti pada pelaku lapangan.
Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual atau dalang yang berada di balik serangan tersebut.
Dalam konteks ini, keberanian aparat untuk bertindak transparan dan profesional dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
Baca Juga:Â DPR RI Ingatkan Bahaya Panic Buying BBM di Tengah Isu Stok 21-25 Hari
Komisi III DPR RI juga mendorong kepolisian agar segera mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.
Langkah cepat dalam mengumpulkan barang bukti disebut penting untuk mempercepat proses penyelidikan sekaligus memastikan tidak ada celah bagi pelaku untuk menghilangkan jejak.
“Kepolisian harus bekerja profesional dan akuntabel. Ungkap siapa pelakunya dan siapa yang berada di baliknya. Kasus ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum,” tutup Gus Abduh.
