TAJUKNASIONAL.COM – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menanggapi perbedaan data kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan itu dianggapnya wajar, namun ia menegaskan pentingnya pemerintah mengandalkan data sendiri sebagai dasar utama pengambilan kebijakan nasional.
Pernyataan ini merespons laporan Bank Dunia yang menyebutkan sekitar 60,3 persen masyarakat Indonesia tergolong miskin dari total populasi 285,1 juta jiwa pada 2024—angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi pemerintah.
“Perbedaan ini muncul karena masing-masing lembaga menggunakan pendekatan dan indikator yang berbeda. BPS punya metodologi sendiri, begitu juga Bank Dunia,” ujar Andi saat kunjungan kerja Komisi XI DPR bersama LPS di Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2025).
Ia menambahkan, perbedaan tersebut memperkuat urgensi penyelesaian Rancangan Undang-Undang Statistik (RUU Statistik) yang saat ini tengah dibahas di DPR. RUU tersebut akan memperkuat posisi BPS sebagai koordinator utama dalam sistem statistik nasional.
Baca Juga: Menteri PKP: Data BPS Jadi Acuan Bantuan Perumahan agar Tepat Sasaran
