TAJUKNASIONAL.COM Muhammad Tito Karnavian memastikan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang telah resmi dicabut. Langkah tersebut diambil setelah kebijakan sebelumnya justru memicu antrean panjang dan kepanikan di masyarakat.
Tito menjelaskan, awalnya pembatasan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengurai antrean kendaraan di SPBU.
Namun, kebijakan tersebut justru disalahartikan oleh masyarakat sebagai indikasi kelangkaan BBM.
“Bupatinya sudah saya tanya, Wali Kota Singkawang sudah ditanya oleh sekjen, mereka melihat masyarakat kan antrean panjang untuk mengisi BBM. Dengan dasarnya itu, untuk mengurangi antrean, tujuannya itu, maka dua kepala daerah ini mengeluarkan surat edaran membatasi BBM sejumlah tertentu,” kata Tito di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut justru berbalik arah. Masyarakat menjadi khawatir akan ketersediaan BBM sehingga terjadi panic buying yang memperparah kondisi di lapangan.
“Yang terjadi, diterjemahkan bahwa BBM akan kurang, sehingga akhirnya malah makin panjang, terjadi panic buying malah karena surat edaran yang membatasi. Padahal niatnya mengurangi antrean,” lanjutnya.
Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencabut edaran pembatasan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan penjelasan kepada publik bahwa stok BBM dan gas dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Setelah disampaikan ke publik, dicabut bahwa aman, stok cukup, ya kembali normal lagi,” ujar Tito.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Singkawang telah lebih dulu mencabut kebijakan tersebut sejak 18 Maret 2026.
Wali Kota Tjhai Chui Mie menyatakan keputusan diambil setelah hasil pemantauan di sejumlah SPBU menunjukkan antrean kendaraan mulai berkurang dan situasi kembali terkendali.
Di sisi lain, Prabowo Subianto turut menyoroti pentingnya penghematan konsumsi energi di tengah ketidakpastian global. Presiden bahkan mendorong opsi kebijakan seperti work from home (WFH) untuk mengurangi konsumsi BBM nasional.
Baca Juga : DPR RI Minta Pemerintah Susun Desain WFH ASN yang Jelas untuk Efisiensi BBM
Langkah ini dipertimbangkan sebagai bagian dari antisipasi terhadap dampak konflik geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia.
Kenaikan harga BBM global dikhawatirkan dapat berdampak lanjutan terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.
