TAJUKNASIONAL.COM Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali mencuat di tengah dorongan efisiensi energi nasional. Di saat harga dan pasokan energi global menjadi perhatian akibat tensi geopolitik di Timur Tengah, usulan agar ASN bekerja dari rumah dipandang sebagai salah satu langkah yang bisa dipertimbangkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Namun, kebijakan ini dinilai tidak bisa dijalankan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang.
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah menyiapkan desain kebijakan WFH secara jelas, terukur, dan berbasis data apabila nantinya benar-benar diterapkan.
Menurutnya, kebijakan seperti ini harus disusun dengan memperhatikan efektivitas pelaksanaan sekaligus dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Ketika nanti pemerintah akan menerapkan WFH, saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur,” kata Bey, Senin (16/3/2026).
Baca Juga: Anggota Komisi III DPR RI Minta Polisi Tangkap Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus
Pernyataan tersebut disampaikan Bey sebagai respons atas usulan sejumlah pihak yang mendorong ASN bekerja dari rumah sebagai upaya efisiensi BBM, menyusul potensi dampak ekonomi akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah.
Salah satu usulan itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Bey menyatakan dirinya mengapresiasi gagasan tersebut, terutama karena Indonesia dalam waktu dekat juga akan menghadapi periode libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi. Dalam momentum seperti ini, pengaturan mobilitas dinilai bisa menjadi salah satu instrumen untuk membantu mengendalikan konsumsi energi.
“Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi,” tandas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Meski demikian, Bey menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya melontarkan wacana. Ia meminta ada perhitungan detail mengenai seberapa besar penghematan BBM yang benar-benar bisa diperoleh jika WFH diterapkan di lingkungan ASN. Di sisi lain, pelayanan masyarakat juga tidak boleh terganggu.
“(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” ujarnya.
Selain soal hitungan efisiensi, Bey menilai pemerintah harus menentukan instansi atau kementerian mana saja yang memungkinkan untuk menerapkan WFH. Hal itu penting mengingat jumlah pegawai negeri sipil yang tersebar di berbagai lembaga dan unit kerja sangat besar, sehingga tidak semua sektor bisa disamaratakan.
Baca Juga: DPR RI Ingatkan Bahaya Panic Buying BBM di Tengah Isu Stok 21-25 Hari
“Karena instansi dan kementerian kan banyak ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” tukasnya.
Dengan demikian, kebijakan WFH untuk ASN dinilai baru akan efektif jika disertai parameter yang jelas, target penghematan yang realistis, serta jaminan bahwa layanan publik tetap berjalan optimal.
Pemerintah pun didorong agar menyusun skema yang adaptif agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi respons sesaat, melainkan langkah yang benar-benar terukur.
