Ia menilai langkah tegas terhadap praktik ilegal menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Sebagian kawasan yang telah ditertibkan akan dikembalikan kepada kementerian terkait untuk dikelola sesuai peruntukannya, termasuk fungsi konservasi.
Bagi Kementerian Transmigrasi, kebijakan ini dinilai selaras dengan upaya pembenahan kawasan transmigrasi melalui kepastian hukum atas lahan.
Baca juga: UMKM Transmigrasi Tembus Pasar Nasional, Booth Kementrans di Inacraft 2026 Ramai Pengunjung
Pemerintah optimistis, dengan legalitas yang jelas, kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
