Heriwawan juga menekankan perlunya penerapan manajemen risiko dalam pemanfaatan aset daerah secara komersial. Risiko sengketa hukum, kerusakan aset, hingga kegagalan kerja sama dinilai harus diantisipasi melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat meminta masyarakat diberikan akses untuk ikut mengawasi pengelolaan aset daerah agar pemanfaatannya benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Sementara terkait Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Demokrat menilai aturan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Meski demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan agar kebijakan perpajakan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemampuan masyarakat.
Baca juga:Â 4 Kasus Ditemukan, Demokrat Minta Dinkes DKI Jakarta Perkuat Pencegahan Hantavirus
Mereka juga menekankan pentingnya harmonisasi aturan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk terkait pengaturan tarif pajak kendaraan, bahan bakar, dan retribusi daerah lainnya.
