TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah kembali menegaskan arah kebijakan menuju energi yang lebih bersih dan efisien.
Di tengah kebutuhan listrik yang terus tumbuh, volatilitas harga energi global, serta beban subsidi yang masih besar, percepatan proyek energi terbarukan dipandang bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan juga strategi ketahanan energi dan penguatan fiskal.
Langkah terbaru yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto adalah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan program berjalan lebih cepat dan terukur.
Presiden Prabowo Subianto mendorong transisi energi bersih dan terbarukan dengan membentuk satuan tugas percepatan transisi energi.
Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026.
Baca Juga: Presiden Prabowo Kirim Surat Dukacita atas Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei, Diserahkan Menlu Sugiono
“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ucap Bahlil.
Pembentukan satgas ini disebut sebagai langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt dan mendorong konversi motor listrik.
Bahlil menyampaikan target percepatan tersebut diharapkan tercapai dalam rentang tiga sampai lima tahun ke depan.
“Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” pungkasnya.
Bahlil juga menekankan aspek efisiensi dalam agenda transisi.
Menurutnya, konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi PLTS dapat membantu menekan subsidi listrik karena biaya operasional pembangkit surya lebih efisien untuk wilayah tertentu.
“Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” tandasnya.
Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto menyebut percepatan transisi energi bertujuan mengurangi ketergantungan impor energi, terutama ketika harga global bergerak cepat dan sulit diprediksi.
Ia menyatakan Presiden meminta kementerian terkait mempercepat pelaksanaan program agar tekanan terhadap kebutuhan impor bisa dikurangi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Saksikan Investasi Semikonduktor Rp 4,89 Miliar Dolar di AS
“Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” kata Brian.
