TAJUKNASIONAL.COM — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menegaskan komitmennya dalam membela hak-hak buruh yang terabaikan, menyusul laporan pelanggaran ketenagakerjaan di Ambon dan Kalimantan Timur.
Pernyataan tersebut ia sampaikan usai menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) di Gedung Nusantara I, Senayan. Dalam pertemuan itu, Nurhadi menyoroti dua kasus serius: pemecatan seorang pegawai keamanan di LPP RRI Ambon yang menuntut hak BPJS, serta pekerja PT Anugerah Energitama dan PT Nusaraya Agro Sawit di Kalimantan Timur yang belum menerima pesangon usai pensiun.
“Negara tidak boleh kalah dari pengusaha-pengusaha nakal yang tidak mau memenuhi kewajiban kepada buruh. Hak pekerja itu bukan belas kasihan, tapi kewajiban hukum!” tegas politisi PAN tersebut.
Ia mengecam keras tindakan pengusaha yang mengabaikan anjuran Dinas Ketenagakerjaan di dua wilayah tersebut. Sebagai tindak lanjut, Nurhadi akan menyurati Kementerian Ketenagakerjaan dan manajemen LPP RRI untuk memastikan penegakan hukum berjalan.
“Kami akan kawal ini agar menjadi pelajaran bagi semua pihak. Tidak boleh ada lagi pengabaian terhadap pekerja,” tutupnya.
