TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak semata-mata merupakan pencapaian administratif.
Menurutnya, WTP harus menjadi standar moral dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berlangsung secara transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (5/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menyampaikan penghargaan kepada Pimpinan I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, serta seluruh tim pemeriksa BPK RI.
Ia mengapresiasi proses pemeriksaan beserta masukan strategis yang disampaikan kepada Kemenko Infra sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kita capai. Jadikan ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri,” ujar Menko AHY.
Menurut Menko AHY, rekomendasi yang disampaikan BPK menjadi bahan penting bagi Kemenko Infra untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Hal tersebut mencakup penguatan good governance, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, hingga pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mendukung pelayanan publik.
Seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kualitas tata kelola keuangan negara terus mengalami peningkatan.
Menko AHY juga mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Hal tersebut dinilai semakin penting di tengah berbagai tantangan global serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur harus mampu menghasilkan manfaat konkret, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Setiap rupiah bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, melainkan benar-benar tepat sasaran,” tegas Menko AHY.
Lebih lanjut, Menko AHY menekankan perlunya memperkuat tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern.
Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaksanaan kontrak, juga menjadi perhatian.
Ia mengingatkan bahwa sumber keuangan negara berasal dari rakyat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan terbuka.
“Tata kelola keuangan ini adalah isu yang sensitif. Keuangan negara sejatinya bersumber dari rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui untuk apa keuangan negara ini digunakan,” kata Menko AHY.
Menko AHY menyebut pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2025 memiliki makna khusus bagi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemeriksaan tersebut menjadi yang pertama dilakukan secara utuh untuk periode satu tahun sejak kementerian koordinator tersebut dibentuk.
Ia berharap rekomendasi BPK dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
Pada akhir sambutannya, Menko AHY mengajak seluruh jajaran Kemenko Infra memperkuat komitmen dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menko AHY dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G. L. Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Odo R. M. Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan, Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, dan Merry Riana, Staf Ahli Menko Okto Irianto, Plt. Staf Ahli Menko/Kepala Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Andreas Dipi Patria, Inspektur Jalu Wredo, Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Agnes W., Sesdep I Raimundus Nggajo, Sesdep III Romi Firman, serta jajaran Kemenko Infra lainnya.
Dari BPK RI, turut hadir Pimpinan I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, Direktur Pemeriksaan IV.B Padang Pamungkas, Direktur Pemeriksaan IV.A Iwan Gunawan, serta jajaran pemeriksa BPK RI.
Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 dari BPK RI.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (hen)
