TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian akses jalan menuju pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan dengan menargetkan rampungnya dua paket rekonstruksi ruas Simpang Kuprik–Kampung Salor pada November 2026.
Peningkatan jalan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat dan pelayanan publik.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru.
Akses jalan yang baik diperlukan untuk menghubungkan pusat kegiatan masyarakat dengan kawasan pemerintahan, serta menunjang distribusi logistik dan pengembangan wilayah.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” kata Menteri Dody.
Pada 2026, Kementerian PU melaksanakan rekonstruksi dua segmen pada ruas Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor.
Pekerjaan tersebut mencakup Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer.
Penanganan kedua segmen ini merupakan bagian dari program pembangunan jalan pendukung DOB Papua Selatan yang dikerjakan secara bertahap sejak 2023.
Hingga 2026, panjang keseluruhan jalan yang telah ditangani melalui program tersebut mencapai sekitar 30,5 kilometer dengan total anggaran kurang lebih Rp330 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan, Andre Sahat Tua Sirait, menjelaskan bahwa penyelesaian Segmen 3 dan Segmen 4 menjadi tahapan penting untuk meningkatkan kualitas akses menuju pusat pemerintahan provinsi.
Ruas ini memiliki posisi strategis karena menghubungkan jaringan jalan nasional dengan kawasan inti pemerintahan Papua Selatan.
“Program penanganan jalan pendukung DOB ini kami laksanakan secara bertahap sejak 2023. Tahun 2026 menjadi tahap akhir untuk Segmen 3 dan Segmen 4, dengan total panjang 11,8 kilometer. Kami menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan pada November 2026 agar konektivitas menuju pusat pemerintahan semakin baik dan tidak terkendala,” ujar Andre.
Pelaksanaan rekonstruksi mengacu pada standar jalan nasional, termasuk peningkatan lebar badan jalan hingga 7 meter.
Pekerjaan mencakup peninggian badan jalan pada titik yang memerlukan penanganan, penimbunan menggunakan material lokal, pemasangan lapis pondasi agregat, hingga pengaspalan.
Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan, khususnya pada bagian yang melintasi kawasan dengan karakteristik lahan rawa.
Menurut Andre, peningkatan akses jalan juga akan menunjang mobilitas aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Papua Selatan, yang sebagian besar masih berdomisili di Merauke.
Selain itu, jalan yang lebih baik diharapkan memperlancar pengangkutan logistik menuju kawasan pemerintahan serta mendorong perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Ketersediaan jalan yang andal diharapkan dapat menjadi penopang tumbuhnya pusat kegiatan baru, memperkuat keterhubungan antarwilayah, dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua Selatan.
Upaya ini sejalan dengan semangat PU608 untuk menghadirkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. (hen)
' +
'