TAJUKNASIONAL.COM Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Guntur Sasono menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M agar biaya yang ditetapkan tetap mempertimbangkan kemampuan jemaah tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Hal tersebut disampaikan Guntur saat mengikuti rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas hasil pembahasan pemerintah mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji, pandangan fraksi-fraksi DPR RI, hingga proses pengesahan dan penetapan BPIH untuk musim haji 2027.
Guntur menilai penentuan biaya haji tidak sekadar berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
“Yang paling penting adalah bagaimana biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat ditetapkan secara rasional dan transparan, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah,” ujar Guntur.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana haji harus dilakukan secara profesional dan berhati-hati agar manfaatnya dapat mendukung keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, koordinasi pemerintah, DPR RI, dan BPKH diperlukan untuk memastikan setiap komponen pembiayaan dikelola secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Guntur berharap pembahasan BPIH 1448 H/2027 M menghasilkan skema pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan tidak memberatkan jemaah. Di sisi lain, efisiensi anggaran harus tetap berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan serta kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
Rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPR RI dan pembahasan penetapan BPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
