TAJUKNASIONAL.COM Penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan menjadi agenda utama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses pada Senin (12/10/2026) di Kota Jayapura.
Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari penanganan jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, penataan bangunan dan kawasan, prasarana strategis, hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Di bidang konektivitas, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua–Papua Pegunungan, Denny Firmansyah, menjelaskan bahwa jaringan Jalan Nasional di Papua Pegunungan memiliki panjang 594,56 km dengan tingkat kemantapan 72,49%.
Adapun pada ruas Jayapura–Wamena, masih terdapat jalan tanah sepanjang 47,29 km yang penanganannya dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Trans-Papua.
Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung pada April 2027.
Selain peningkatan kondisi jalan, penanganan jembatan pada ruas Jayapura–Wamena juga menjadi perhatian.
Saat ini, terdapat 43 jembatan semipermanen yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Dari jumlah tersebut, 15 jembatan ditangani pada periode Tahun Anggaran (TA) 2025–2027, sementara penanganan 8 jembatan lainnya direncanakan pada TA 2027–2028.
Sebanyak 20 jembatan permanen yang tersisa belum memperoleh alokasi anggaran, dengan perkiraan kebutuhan biaya mencapai Rp344,8 miliar.
Pada bidang prasarana strategis, Plt. Dirjen Prasarana Strategis, Kuswara, menguraikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pada TA 2027 di lima kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yalimo, dan Tolikara.
Untuk Kabupaten Jayawijaya, usulan lokasi pembangunan di Distrik Hubikosi masih membutuhkan tindak lanjut mengenai penetapan batas kawasan hutan lindung.
Sementara itu, survei lokasi yang direncanakan di Kabupaten Yahukimo akan diproses lebih lanjut dengan memperhatikan situasi dan kondisi lapangan.
Hingga kini, Kabupaten Nduga dan Mamberamo Tengah belum menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
Oleh karena itu, tahapan persiapan dan koordinasi perlu ditindaklanjuti agar rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sektor sumber daya air, Plt. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Dani Hamdan, memaparkan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan di Provinsi Papua Pegunungan pada TA 2026.
Salah satunya adalah pembangunan pengendali banjir Sungai Wouma dengan nilai anggaran Rp8,47 miliar, yang telah mencapai progres 55%.
Kementerian PU juga melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan anggaran Rp14 miliar.
Melalui program tersebut, saluran irigasi tersier baru sepanjang 18 km telah selesai dibangun untuk mendukung pelayanan irigasi bagi lahan pertanian seluas 1.080 hektare.
Pekerjaan lainnya mencakup pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sepanjang 1,2 km di Kabupaten Jayawijaya dengan anggaran Rp12 miliar.
Selain itu, penanganan bencana longsor akibat banjir di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, dialokasikan anggaran sebesar Rp4,33 miliar.
Untuk TA 2027, Kementerian PU merencanakan pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma dengan kebutuhan anggaran Rp12,5 miliar.
Sementara itu, pada bidang penataan bangunan dan kawasan, Plt. Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kusworo Darpito, menjelaskan bahwa pembangunan gedung perkantoran Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Pegunungan diperkirakan membutuhkan anggaran Rp699,70 miliar.
Adapun penataan kawasan tersebut memerlukan anggaran sekitar Rp432,71 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran untuk kedua kegiatan diperkirakan mencapai Rp1,13 triliun.
“Perencanaan KPP mencakup pembangunan gedung perkantoran dan penataan kawasan dengan memperhatikan aspek teknis, termasuk pengamanan tebing untuk mengantisipasi risiko longsor,” jelas Kusworo.
Dari sisi pengawasan, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, menyampaikan bahwa Inspektorat Jenderal melakukan review anggaran dan audit kinerja berbasis risiko.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kaidah penganggaran dan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan juga dilakukan melalui pendampingan sejak proses perencanaan hingga serah terima pekerjaan, termasuk untuk proyek infrastruktur di wilayah Papua.
“Pendampingan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga serah terima, berjalan sesuai kaidah penganggaran dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran,” kata Maulidya.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menyoroti pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Pegunungan.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi geografis yang menantang serta tingginya biaya konstruksi di wilayah tersebut.
“Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan tantangan geografis Papua Pegunungan agar konektivitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin meningkat,” ujar Robert.
Sinergi Kementerian PU, Komisi V DPR RI, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan.
Upaya ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung kelancaran distribusi logistik, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperluas pemerataan pembangunan dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. (hen)
' +
'
' +
'
