TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan jabatan di lingkungan pemerintahan pada Kamis (15/10/2026).
Sejumlah pejabat baru dilantik untuk mengisi posisi strategis di kementerian, TNI, dan lembaga negara. Namun, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni masih bertahan di Kabinet Merah Putih, meskipun penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi sorotan publik.
Pergantian pejabat tersebut berlangsung ketika pemerintah masih menghadapi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai tolok ukur evaluasi kabinet, khususnya terhadap kementerian yang memiliki peran penting dalam perlindungan kawasan hutan dan pengendalian karhutla.
Karhutla Indonesia Tembus 129 Ribu Hektare
Data penanganan karhutla yang dilaporkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 12 Oktober 2026 menunjukkan akumulasi luas kebakaran mencapai 129.899,59 hektare di enam provinsi prioritas.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 129.260,36 hektare dilaporkan telah berhasil dipadamkan, sedangkan 639,23 hektare lainnya masih dalam penanganan.
Enam provinsi prioritas itu meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah dengan luasan kebakaran besar, yakni 51.124,71 hektare. Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat 23.304,72 hektare dan Kalimantan Selatan 22.043,32 hektare.
Kebakaran juga terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas terdampak yang dilaporkan mencapai 513,89 hektare. Kondisi asap tebal dan jarak pandang rendah turut menghambat pelaksanaan operasi udara di sejumlah lokasi.
Data tersebut menggambarkan besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengendalikan kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki fungsi ekologis penting.
Sementara itu, data Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi mencatat luas karhutla nasional sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika luas kebakaran tercatat 119.213,26 hektare.
Angka SiPongi untuk periode Januari–Juli mencakup cakupan nasional, sedangkan data BNPB hingga 12 Oktober merujuk pada enam provinsi prioritas dengan periode dan metode penghitungan berbeda. Karena itu, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung sebagai satu rangkaian data yang sama.
Besarnya luasan kebakaran membuat pencegahan, pengawasan kawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lahan menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan pemerintah.
WALHI Desak Pengusutan 372 Konsesi Perusahaan
Sorotan terhadap penanganan karhutla juga datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Pada 7 Oktober 2026, organisasi lingkungan tersebut mendesak Polri mengusut 372 entitas perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran di delapan provinsi selama periode 1 Januari hingga 6 September 2026.
WALHI meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang mengendalikan usaha dan memperoleh keuntungan dari kegiatan di wilayah konsesi yang terbakar.
Dalam kajian bertajuk Siapa di Balik Api? yang diluncurkan pada 14 Oktober 2026, WALHI kembali menekankan pentingnya menelusuri tanggung jawab hingga pemilik modal, perusahaan induk, dan kelompok usaha yang berkaitan dengan konsesi berindikasi mengalami kebakaran.
Temuan dan desakan tersebut merupakan hasil kajian serta sikap WALHI, bukan putusan hukum yang membuktikan seluruh perusahaan terkait bersalah. Meski demikian, tuntutan itu memperkuat urgensi pengawasan konsesi dan transparansi penegakan hukum dalam penanganan karhutla.
Kritik tersebut juga mengingatkan bahwa pengendalian kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman setelah api muncul. Pemerintah perlu memastikan pencegahan berjalan, pengawasan kawasan diperkuat, dan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti.
Raja Juli Akui Masyarakat Terpapar Asap Berbulan-bulan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespons persoalan karhutla saat berada di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, pada 13 Oktober 2026. Dalam keterangan resmi Kementerian Kehutanan, ia menyampaikan bahwa pemerintah memahami dampak asap yang dirasakan masyarakat selama berbulan-bulan.
“Kami dari pemerintah, pusat maupun daerah, mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang memang tiga bulan terakhir ini terpapar oleh asap,” kata Raja Juli.
Pernyataan tersebut menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap dampak karhutla yang dialami masyarakat. Namun, empati dan respons di lapangan perlu diikuti langkah terukur untuk mengurangi paparan asap, mencegah kebakaran berulang, serta memastikan penegakan hukum berjalan efektif.
Kementerian Kehutanan memiliki peran dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan. Meski begitu, penanganan karhutla juga membutuhkan koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi lain sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, luas kebakaran tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa seluruh persoalan merupakan akibat kegagalan satu kementerian. Namun, data kebakaran dan dampaknya tetap menjadi salah satu dasar penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kehutanan.
