TAJUKNASIONAL.COM Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal tegas terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, yang namanya terseret dalam perkara dugaan suap terkait Blueray Cargo milik terdakwa John Field.
Purbaya menyatakan tidak akan mencampuri proses persidangan yang sedang berjalan. Namun, ia menegaskan bahwa apabila Djaka terbukti bersalah, maka pejabat tersebut seharusnya dicopot dari jabatannya.
“Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur. Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti bersalah, harusnya iya dicopot,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pernyataan Purbaya itu menjadi sorotan karena menyangkut institusi Bea dan Cukai yang belakangan kerap mendapat perhatian publik.
Kasus Blueray Cargo kini dinilai menjadi salah satu ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam membenahi birokrasi, terutama di sektor kepabeanan.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.600, Menkeu Purbaya Bantah RI Menuju Krisis 1998
Perkara yang menyeret nama Djaka Budhi Utama mencuat dalam dugaan suap terkait perusahaan Blueray Cargo milik terdakwa John Field. Dugaan keterlibatan pejabat Bea Cukai dalam kasus tersebut membuat publik menanti sikap tegas dari pemerintah.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya memilih menunggu hasil persidangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa keputusan terhadap Djaka akan bergantung pada pembuktian hukum, bukan tekanan politik atau opini publik semata.
Meski demikian, ultimatum tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan memberi ruang bagi pejabat yang terbukti terlibat praktik korupsi. Apalagi, Bea Cukai merupakan salah satu institusi strategis yang berhubungan langsung dengan dunia usaha, perdagangan, dan penerimaan negara.
Sikap Purbaya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo meminta agar Bea Cukai segera diperbaiki.
“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Prabowo di hadapan anggota DPR RI dan pejabat negara.
Presiden menilai, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta pungutan liar masih menjadi hambatan serius bagi iklim investasi dan pertumbuhan industri nasional.
Menkeu Purbaya Beri Waktu 6 Bulan WNI Bawa Pulang Harta dari Luar Negeri
Karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” ujar Prabowo.
