Fasilitas PPN ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari setelah satu hari sejak aturan diundangkan. Dengan skema tersebut, manfaat kebijakan diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara cepat dan langsung.
Harga avtur diketahui memberi kontribusi besar terhadap ongkos operasional maskapai, yakni sekitar 40 persen dari total biaya penerbangan. Karena itu, dukungan fiskal dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri dan daya beli masyarakat.
Untuk memastikan pelaksanaan tepat sasaran, badan usaha angkutan udara tetap diwajibkan melaporkan pemanfaatan fasilitas PPN secara tertib dan transparan sesuai ketentuan perpajakan.
Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap berlaku normal.
Sebelumnya, pemerintah juga menetapkan penyesuaian fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi 38 persen untuk pesawat jet maupun propeler.
Kombinasi kebijakan ini diharapkan menjaga konektivitas antarwilayah, mendukung industri penerbangan nasional, serta membantu masyarakat memperoleh tiket dengan harga lebih terjangkau.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
