Menurut AHY, wilayah Pantura menyumbang sekitar 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Karena itu, perlindungan kawasan pesisir menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga memperkirakan sekitar 17 juta penduduk di kawasan Pantura berpotensi terdampak langsung apabila penanganan tidak segera dilakukan.
Selain pembangunan tanggul laut raksasa, pemerintah akan mengombinasikan pendekatan infrastruktur dengan solusi berbasis alam, seperti pemanfaatan mangrove untuk menahan abrasi pesisir.
“Tidak semua harus dibangun dengan pendekatan infrastruktur keras,” kata AHY.
Untuk mendukung percepatan proyek, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BUPPJ). Pendanaan proyek akan melibatkan APBN, investasi swasta, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam maupun luar negeri.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
