TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan bahwa kritik, aspirasi, maupun laporan dari masyarakat memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Masukan tersebut dibutuhkan agar pembangunan serta pelayanan publik dapat terus diperbaiki dan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan AHY dalam pertemuan dengan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.
Menurut AHY, pemerintah perlu terus membuka ruang terhadap berbagai masukan dari masyarakat, termasuk kritik yang dapat memberikan gambaran lebih nyata mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
“Tadi saya menyampaikan dalam forum secara terbuka memang pemerintah harus terus mendapatkan masukan. Bahkan kritik yang memang membuat kita bisa lebih memahami permasalahan masyarakat. Dan bisa lebih tepat, langsung ke sasarannya,” ujar AHY.
AHY menjelaskan, laporan masyarakat memiliki arti penting karena biasanya memberikan informasi yang lebih terperinci mengenai suatu persoalan.
Laporan tersebut dapat mencakup lokasi kejadian, waktu, pihak yang terlibat, hingga bentuk permasalahan yang terjadi.
Dengan informasi yang lebih spesifik, pemerintah dapat memahami persoalan secara lebih utuh dan menentukan penanganan yang tepat.
“Kalau ada laporan, biasanya kan spesifik. Ini ada kasus di mana tempatnya, kapan, siapa, melibatkan siapa, dan lain sebagainya, itu lebih bisa diketahui dengan jelas,” jelasnya.
AHY kemudian menggambarkan laporan masyarakat sebagai informasi awal untuk mengenali gejala dari sebuah persoalan.
Apabila persoalan dapat dipetakan dengan jelas, langkah penyelesaian yang dibutuhkan juga akan lebih mudah ditentukan.
“Mudah-mudahan kalau simptomnya jelas, maka obatnya juga jelas, atau solusinya juga jelas,” kata AHY.
Atas dasar itu, AHY mengapresiasi peran Ombudsman RI yang terus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun aspirasi mengenai pelayanan publik.
Berbagai laporan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi kinerja sekaligus mengidentifikasi kemungkinan terjadinya maladministrasi.
Dalam konteks infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, masukan masyarakat diharapkan semakin memperkuat upaya pemerintah dalam memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
AHY menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pencapaian fisik berupa proyek atau infrastruktur yang terbangun.
Lebih dari itu, setiap program pembangunan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semangatnya adalah memberikan pelayanan terbaik, artinya kita bisa terus mengevaluasi diri, memperbaiki sistem jika memang ada kelemahan di sana-sini,” ungkap AHY.
Menurut AHY, kerja sama antara pemerintah dan Ombudsman RI menjadi salah satu unsur penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Setiap masukan yang diterima perlu diolah menjadi bahan evaluasi untuk melakukan penyempurnaan kebijakan maupun sistem pelayanan.
Pada akhirnya, seluruh langkah tersebut diarahkan pada tujuan utama, yakni memastikan masyarakat memperoleh pelayanan negara dengan baik, hak-haknya dihormati, serta pembangunan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan.
“Pada akhirnya, yang paling penting bagaimana masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya, dilayani secara baik oleh negara, oleh pemerintah, dan pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang juga semakin baik ke depan,” pungkas AHY.
Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY didampingi Sesmenko Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Nazib Faisal; Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu; Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan; Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Irjen Pol Arief Rachman, dan Merry Riana; serta Staf Khusus Menteri PU Ahmad Khoirul Umam. Turut hadir Tenaga Ahli Menko Diska Putri dan Mira Permatasari. (hen)
' +
'