TAJUKNASIONAL.COM Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal dari Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah segera melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan di kawasan industri tambang.
Ia menilai kejadian banjir dan longsor yang menelan korban jiwa di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi peringatan keras bahwa pengawasan lingkungan di area tambang belum berjalan kuat.
Robert menegaskan publik tidak bisa memandang tragedi IMIP semata sebagai bencana alam. Ia meminta pemerintah menelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, dan efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut.
Baca Juga: Situasi Timur Tengah Memanas, Komisi VIII DPR RI Desak Kemenhaj Siapkan Skema Darurat Jemaah Transit
“Peristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam, perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang beredar di pemberitaan, longsor terbaru terjadi di kawasan IMIP, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, pada Rabu (18/2/2026).
Aparat setempat melaporkan satu operator alat berat meninggal dunia dan sejumlah alat berat tertimbun material longsoran.
Robert menyebut insiden ini harus menjadi “alarm nasional” karena terjadi di kawasan industri strategis yang seharusnya memiliki standar mitigasi dan pengawasan lingkungan yang ketat.
Politikus Fraksi Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa kejadian serupa bukan kali pertama menimpa kawasan IMIP. Ia menyinggung insiden pada 22 Maret 2025, ketika tiga pekerja tertimbun longsor di area IMIP dan dua di antaranya ditemukan meninggal di lokasi.
Bagi Robert, pengulangan kejadian dengan pola risiko yang mirip menunjukkan persoalan tata kelola dan pengawasan belum benar-benar tuntas.
Baca Juga: Kebutuhan Garam Industri 3,5 Juta Ton, Komisi IV DPR RI Desak Roadmap Swasembada Lebih Jelas
Ia menekankan fokus pemerintah dan pelaku usaha harus mengarah pada pencegahan. Robert menilai pengelolaan DAS yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menekan risiko banjir dan longsor, terutama di wilayah dengan intensitas kegiatan tambang yang tinggi.
