Dalam kerangka ini, evaluasi tidak cukup berhenti pada respons pascakejadian, tetapi harus menyentuh hulu masalah: kepatuhan izin lingkungan, kualitas reklamasi, pengendalian limpasan air hujan, hingga disiplin penempatan disposal dan jalur drainase.
Dorongan DPR ini mempertegas tuntutan publik agar pemerintah memperkuat audit lingkungan kawasan industri tambang. Tragedi IMIP menjadi pengingat bahwa investasi dan produksi harus berjalan seiring dengan keselamatan pekerja, perlindungan lingkungan, dan penegakan aturan yang konsisten.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
