TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta pemerintah bergerak cepat memitigasi risiko terhadap puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan internasional. Ia menilai eskalasi ini bisa memukul jalur umrah, terutama penerbangan transit yang mengandalkan hub di Teluk.
Wachid menegaskan Komisi VIII terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), untuk memantau keselamatan jemaah yang sedang berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.
Ia memberi perhatian khusus pada penumpang yang transit di Doha (Qatar) dan Dubai (UEA) karena keduanya dinilai paling rentan terdampak bila penutupan ruang udara terjadi mendadak.
Baca Juga: Kebutuhan Garam Industri 3,5 Juta Ton, Komisi IV DPR RI Desak Roadmap Swasembada Lebih Jelas
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar Abdul Wachid di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Selain koordinasi negara, Wachid juga menekankan tanggung jawab penuh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Ia meminta PPIU tidak melepas jemaah tanpa kepastian layanan ketika terjadi keterlambatan, perubahan rute, atau penundaan penerbangan.
Wachid juga mendorong Kemenhaj memperkuat komunikasi dengan KBRI di negara-negara transit serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan perlindungan jemaah berjalan.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.
Baca Juga: Isu Impor Beras AS 1.000 Ton: DPR RI Dorong Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional
Wachid meminta pemerintah menyiapkan langkah darurat bila kondisi tidak membaik dalam waktu dekat. Ia menyebut “lima hari ke depan” sebagai jendela waktu penting untuk memastikan adanya langkah konkret bagi WNI, baik yang umrah di Tanah Suci maupun yang berpotensi tertahan di negara transit.
Kemenhaj sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa eskalasi keamanan di Timur Tengah berdampak pada sebagian penerbangan dari dan menuju Arab Saudi, dan kementerian memantau situasi keselamatan jemaah umrah.
