TAJUKNASIONAL.COM Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka informasi komitmen impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) yang disebut muncul dalam kerangka perjanjian dagang bilateral.
Johan menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu ini secara objektif dengan menempatkan perlindungan petani dan ketahanan pangan sebagai prioritas utama.
Menurut Johan, volume 1.000 ton secara angka memang relatif kecil jika dibandingkan produksi nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa beras termasuk komoditas strategis yang sensitif.
Kebijakan perdagangan, sekecil apa pun volumenya, tetap bisa memengaruhi persepsi pasar dan berpotensi menekan harga di tingkat produsen bila pemerintah tidak mengelola narasi dan teknis pelaksanaannya dengan cermat.
Baca Juga: Kebutuhan Garam Industri 3,5 Juta Ton, Komisi IV DPR RI Desak Roadmap Swasembada Lebih Jelas
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan sebagaimana dikutip pada Kamis (24/2/2026).
Johan menyebut Komisi IV akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi agar komitmen tersebut tidak bertentangan dengan agenda penguatan swasembada dan kedaulatan pangan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis data pemerintah perlu memastikan stabilitas harga tetap terjaga dan mengoptimalkan peran Bulog dalam penyerapan gabah serta pengelolaan stok.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Sorotan Komisi IV ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik pada hubungan dagang Indonesia–AS.
Sejumlah laporan internasional menyebut Indonesia dan AS merampungkan kesepakatan dagang yang mencakup komitmen pembelian produk pertanian AS dalam nilai besar meski rincian item dan implementasinya bisa berlapis dan bertahap.
Dalam konteks itu, Johan meminta pemerintah tidak membiarkan isu impor beras berkembang tanpa penjelasan yang gamblang, agar tidak memicu spekulasi di tingkat petani maupun konsumen.
Baca Juga: Jaksa Minta DPR RI Tak Intervensi Sidang Sabu 2 Ton di PN Batam, ABK Fandi Tetap Dituntut Mati
Di sisi lain, Johan mengingatkan bahwa pengelolaan pangan tidak boleh menjadi arena tarik-menarik politik.
