Dengan evaluasi pengawasan dan penegakan kontrak yang konsisten, DPR berharap polemik ini menjadi momentum pembenahan agar beasiswa negara tetap kredibel, adil, dan benar-benar kembali ke tujuan utamanya memperkuat kualitas SDM Indonesia dari uang publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
