TAJUKNASIONAL.COM Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kini mengemban dua jabatan setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Kamis (15/10/2026).
Penunjukan tersebut menempatkan Maruli pada dua bidang tugas berbeda. Sebagai Wakil Panglima TNI, ia membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Sementara sebagai Kepala BNPPDT, ia mendapat mandat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Maruli menjelaskan, perluasan tugas badan pengelola perbatasan bertujuan agar pemerintah lebih fokus meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut.
Ia menyampaikan hal itu setelah pelantikan di Istana Negara, Jakarta.
Mengapa Maruli Rangkap Jabatan?
Menurut Maruli, badan pengelola perbatasan sebenarnya telah tersedia dan sebelumnya dipimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri.
Pemerintah kemudian mengembangkan cakupan tugas badan tersebut dengan memasukkan pengelolaan daerah terpencil.
Maruli mengatakan, perluasan mandat itu muncul dari diskusi bersama Presiden Prabowo.
Pemerintah ingin mengoptimalkan organisasi yang sudah ada agar tidak hanya berfokus pada pengelolaan kawasan perbatasan, tetapi juga membantu peningkatan perekonomian masyarakat.
“Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil itu nanti tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dalam membantu Panglima,” ujar Maruli.
Dengan demikian, rangkap jabatan tersebut menghubungkan dua fungsi yang berbeda, yakni membantu kepemimpinan TNI dan mengoordinasikan upaya pembangunan masyarakat di perbatasan serta daerah terpencil.
Tugas Kepala BNPPDT Bukan Semata-Mata Urusan TNI
Maruli menegaskan bahwa pengelolaan BNPPDT bukan hanya menjadi tugas TNI. Menurut dia, badan tersebut merupakan organisasi tersendiri yang akan bekerja melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu pendekatan yang disiapkan ialah menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program kementerian yang memiliki kewenangan di bidang pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan.
Maruli menilai, peningkatan ekonomi masyarakat tidak selalu harus dilakukan melalui penyediaan anggaran langsung oleh badan tersebut.
Koordinasi antarlembaga dapat menjadi cara untuk mengoptimalkan program yang telah tersedia.
Pendekatan ini menempatkan koordinasi sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas BNPPDT. Keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan lembaga tersebut menyelaraskan program, kewenangan, dan sumber daya kementerian serta instansi terkait.
Maruli Buka Peluang Libatkan Prajurit TNI di Daerah
Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BNPPDT, Maruli juga membuka kemungkinan memanfaatkan keberadaan prajurit TNI yang bertugas di berbagai wilayah.
Ia menyebut keberadaan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), personel TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut di sejumlah daerah sebagai potensi dukungan koordinasi di lapangan.
Menurut Maruli, prajurit yang telah berada di wilayah perbatasan, pesisir, dan daerah terpencil dapat membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan upaya pembangunan yang direncanakan pemerintah.
Namun, Maruli menegaskan bahwa pengelolaan badan tersebut bukan berarti seluruh tugas pembangunan dialihkan kepada TNI. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait tetap menjadi bagian dari pendekatan yang akan dijalankan.
Rangkap Jabatan dan Tantangan Pelaksanaan Tugas
Penunjukan Maruli menempatkan perhatian pada bagaimana dua tanggung jawab tersebut akan dijalankan secara bersamaan.
