TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026), Sukamta menegaskan bahwa PBB harus bertanggung jawab dalam memastikan kejelasan atas insiden tersebut, termasuk mendorong Israel untuk mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi.
“PBB harus bertanggung jawab, termasuk dengan mendesak Israel tanggung jawab atas perbuatan mereka yang membuat tiga prajurit Indonesia gugur,” ujarnya.
Menurut Sukamta, insiden tersebut tidak bisa dipandang sebagai peristiwa keamanan biasa di wilayah konflik. Ia menilai kejadian ini menyentuh kredibilitas sistem perlindungan terhadap personel penjaga perdamaian dunia yang berada di bawah mandat PBB.
Baca Juga: DPR RI Kritik Penanganan Kasus Amsal Sitepu, Ingatkan Bahaya Kriminalisasi
Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan tanggung jawab sistemik komunitas global. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan mengawal langkah Pemerintah dalam mendorong investigasi melalui mekanisme PBB hingga menghasilkan kejelasan fakta. Ia menekankan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti pada pernyataan diplomatik semata.
Selain itu, Sukamta juga menyoroti insiden lanjutan yang menyebabkan tiga prajurit TNI lainnya mengalami luka, dua di antaranya dalam kondisi parah. Ia meminta pemerintah dan TNI memastikan keselamatan seluruh personel yang masih bertugas.
Dalam konteks ini, posisi Indonesia dinilai memiliki bobot strategis. Selain sebagai negara yang kehilangan prajurit, Indonesia juga merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian dunia.
Sukamta menyebut bahwa kegagalan dalam menghasilkan akuntabilitas yang jelas dari investigasi dapat menciptakan preseden buruk bagi misi perdamaian internasional di berbagai wilayah konflik.
Baca Juga: DPR RI Soroti WFH untuk Hemat BBM, Dinilai Belum Tentu Efektif
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada penyebab teknis insiden, tetapi juga terhadap kepatuhan pihak-pihak yang berkonflik terhadap hukum humaniter internasional.
