TAJUKNASIONAL.COM Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi XII, Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Ateng, target efisiensi energi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa kebijakan publik harus berbasis data dan perhitungan matang, bukan sekadar asumsi.
“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan, tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap berpotensi melakukan perjalanan. Bahkan, jika kebijakan WFH diterapkan mendekati akhir pekan, hal tersebut justru dapat mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota.
Baca Juga: DPR RI Sebut Lebaran Jadi Penggerak Ekonomi Daerah, UMKM dan Pariwisata Terdongkrak
Ateng juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi muncul akibat kebijakan tersebut.
Berkurangnya aktivitas perkantoran dinilai bisa menekan pendapatan pelaku usaha kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.
“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.
Selain itu, ia menilai biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan hanya berpindah ke rumah tangga. Penerapan WFH berpotensi meningkatkan konsumsi listrik di rumah, sehingga efektivitas kebijakan dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.
Karena itu, Ateng menekankan bahwa fokus kebijakan seharusnya diarahkan pada pembenahan sistem distribusi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai persoalan utama bukan hanya pada jumlah konsumsi BBM, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi tersebut.
“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” katanya.
Baca Juga: Anggota DPR RI Imas Aan Tagih Komitmen BUMN Karya Jamin Mudik Lebaran 2026
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.
Ateng juga menekankan pentingnya percepatan reformasi skema subsidi agar bantuan energi benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh kelompok yang berhak. Ia mengingatkan agar kebijakan penghematan energi tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
