Ia menambahkan, setiap kebijakan energi harus mempertimbangkan keberlangsungan rantai pasok serta nasib pekerja yang terdampak.
“Setiap kebijakan untuk memperkuat negara harus mempertimbangkan rantai pasok, juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerja,” tegasnya.
Lebih jauh, Bambang menyoroti kesenjangan jumlah SPBU antara Pertamina dan swasta. “Apalagi Pertamina memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop. Sedangkan swasta hanya memiliki kurang lebih 450 SPBU, sekitar 5 persen (dari jumlah SPBU Pertamina),” katanya.
Menurutnya, kondisi ini membuat SPBU swasta semakin sulit bersaing ketika terjadi gangguan distribusi BBM.
Politikus ini juga mengingatkan agar Kementerian ESDM lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
“ESDM harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada kelangkaan BBM yang menyebabkan public trust kepada pemerintah menurun,” imbuh Bambang.
Ia menilai kepercayaan publik terhadap pemerintah akan sangat bergantung pada ketersediaan energi yang stabil dan merata.
Terakhir, Bambang menekankan pentingnya mitigasi kebijakan yang matang untuk menghindari kegaduhan publik.
