TAJUKNASIONAL.COM Fenomena “penamaan” di ruang digital kembali menunjukkan tajinya. Kali ini, sorotan mengarah ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo yang sempat viral setelah di Google Maps muncul label “Tembok Ratapan Solo”.
Di mata sebagian warganet, itu bukan sekadar keisengan, melainkan simbol sindiran sebuah cara publik menyampaikan kejengkelan tanpa harus berdebat panjang di kolom komentar. Sejumlah media juga mencatat bahwa penamaan tersebut beredar luas seiring unggahan-unggahan viral yang memancing perhatian publik.
Pengamat Citra Institute, Efriza, memperkirakan dampak dari fenomena itu tak berhenti pada Jokowi, tetapi bisa merembet ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Penilaiannya didasari pada kuatnya asosiasi PSI dengan Jokowi baik karena kedekatan politik maupun faktor keluarga, mengingat Ketua Umum PSI adalah Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.
Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi Masuk Babak Ahli, PN Solo Dengarkan dr Tifa dan Bonatua
Efriza menilai ramainya “Tembok Ratapan Solo” diramaikan netizen sebagai bentuk kritik yang menggambarkan sisi gelap persepsi publik terhadap Jokowi.
Ia menyebut, setelah Jokowi pensiun dari jabatan presiden, rumahnya kerap dicitrakan ramai kunjungan masyarakat maupun pejabat, mulai dari yang ingin mengadu hingga sekadar swafoto situasi yang kemudian ditangkap sebagai panggung popularitas yang tidak pernah benar-benar selesai.
“Ekspresi satire publik diyakini ke depannya bukan hanya seperti Tembok Ratapan Solo saja, ekspresi ini dilakukan untuk memberikan kesan dan efek citra negatif terhadap Jokowi dan keluarganya,” ujarnya dalam keterangan tertulis Minggu, 22 Februari 2026.
Dalam kacamata Efriza, label “Tembok Ratapan Solo” juga menjadi tanda bahwa kritik terhadap Jokowi memasuki fase baru semakin kreatif, semakin mudah menyebar, dan lebih sulit dikendalikan karena bergerak lewat simbol.
“Tembok Ratapan Solo” merepresentasikan citra negatif bagi Jokowi dan keluarganya, sekaligus mencerminkan ekspresi ruang digital yang diselaraskan dengan ekspresi publik atas kondisi politik.
Baca Juga: Polemik UU KPK Memanas: Jokowi Dituding “Lepas Tangan”, PAN Minta Berhenti Pencitraan
Menurutnya, ketika Jokowi sudah menyatakan akan aktif menggalang suara untuk PSI menuju Pemilu 2029, arus wacana negatif yang terus diproduksi bisa berubah menjadi beban elektoral bagi PSI.
“Jika diproduksi dengan banyak, tentunya akan memberi dampak buruk terhadap PSI, popularitas PSI ikut terpengaruh negatif atas ekspresi publik terhadap Jokowi, bahkan dapat mengganggu upaya peningkatan elektabilitas PSI,” tutur mantan Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu.
