Namun, kritik PDIP menunjukkan bahwa rencana blusukan Jokowi tidak bebas dari pertanyaan politik.
Tanpa jabatan formal dan kewenangan langsung, aktivitas keliling Indonesia berisiko dibaca sebagai manuver politik, bukan kerja penyelesaian masalah rakyat.
Bagi PDIP, rakyat saat ini tidak cukup hanya didengar. Mereka menunggu jawaban nyata atas kesulitan ekonomi yang semakin terasa.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
