TajukNasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk tidak mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta maupun Jawa Barat pada 2024. Langkah ini diduga kuat dilakukan demi menjaga hubungan baik dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Keputusan ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk yang disampaikan oleh pengamat politik Yusak Farchan.
Yusak menjelaskan bahwa batalnya PDIP mengusung Anies bukanlah akibat intervensi dari rezim Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, keputusan ini lebih didorong oleh pertimbangan strategis untuk mempertahankan hubungan harmonis dengan Prabowo. “Mengusung Anies tidak menguntungkan bagi PDIP dalam konteks menjaga hubungan dengan presiden terpilih Prabowo,” ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Selasa, 3 September 2024.
Yusak juga menyatakan bahwa setelah masa jabatan Presiden Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024, PDIP membuka kemungkinan untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo. “PDIP bisa saja masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan sehingga harus menjaga hubungan baik dengan Prabowo,” tambahnya.
Keputusan PDIP untuk tidak mendukung Anies sebagai calon gubernur Jakarta, dan sebagai gantinya mengusung Pramono Anung, mencerminkan upaya partai ini untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintahan yang akan datang. Pramono Anung, yang dianggap lebih dapat diterima oleh Jokowi dan Prabowo, dipandang sebagai pilihan yang lebih aman untuk memastikan kelancaran komunikasi antara PDIP dan pemerintahan baru.
Yusak, yang juga Direktur Eksekutif Citra Institute, menekankan bahwa pilihan PDIP ini adalah langkah strategis yang mengedepankan stabilitas politik jangka panjang. Dengan Pramono Anung sebagai calon yang lebih akomodatif bagi kedua kubu, PDIP berharap dapat memperkuat posisinya dalam lanskap politik pasca-Jokowi.
Langkah ini menunjukkan bagaimana PDIP memprioritaskan aliansi politik yang strategis dan fleksibel, terutama menjelang transisi kepemimpinan di Indonesia. Dengan menjaga hubungan baik dengan Prabowo, PDIP tampaknya berusaha memastikan bahwa mereka tetap memiliki peran signifikan dalam pemerintahan mendatang, sekaligus menghindari potensi konflik dengan Presiden terpilih.
