TAJUKNASIONAL.COM Dinamika “pindah baju” politik jelang konsolidasi partai pasca-Pilkada biasanya tak pernah sepi, tetapi isu yang melibatkan figur eks kepala daerah kerap memantik tensi lebih tinggi.
Di Indramayu, nama mantan Bupati Nina Agustina kini menjadi perbincangan setelah muncul kabar dirinya menyeberang dari PDI Perjuangan (PDIP) ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Jika benar, manuver ini berpotensi memunculkan gesekan, bukan hanya di level elite lokal, tetapi juga di akar rumput simpatisan dua partai.
Nina dikabarkan mengambil langkah tersebut setelah meminta restu Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, di Solo.
Baca Juga: Panas! PDIP dan PSI Adu Pengaruh di Jateng, Narasi “Kandang Gajah” Picu Konsolidasi Besar PDIP
Kabar ini menguat karena selama ini PSI memang sering dikaitkan dengan kedekatan Jokowi dan keluarganya termasuk sejak Kongres PSI di Solo pada 2025 yang menyedot perhatian publik.
Nina sebelumnya dikenal sebagai kader PDIP dan maju dalam kontestasi Pilkada Indramayu melalui partai berlambang banteng moncong putih itu. Ia menjabat Bupati Indramayu periode 2021–2025 dan kembali maju pada Pilkada Serentak 2024, namun gagal melanjutkan periode kedua.
Saat dihubungi untuk mengonfirmasi kabar kepindahannya, Nina tidak menjelaskan detail, tetapi hanya menyampaikan kutipan singkat dan doanya.
“Bismillah, doakan saja yang terbaik,” kata Nina Agustina kepada awak media, Rabu (25/2/2026).
Di sisi lain, kabar bergabungnya Nina ke PSI disebut belum banyak diketahui di Indramayu, termasuk oleh jajaran DPC PDIP setempat. Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Sirojudin, mengaku baru mendengar kabar tersebut dan belum ingin berspekulasi.
“Saya baru dengar sekarang. (komentarnya) nanti saya cari informasi tentang kebenarannya dulu,” ujar Sirojudin.
Baca Juga: Sindir “Selera Kekuasaan” PDIP Soroti Sikap Cuci Tangan Jokowi Soal Revisi UU KPK 2019
Di titik inilah potensi konflik PDIP–PSI muncul. PDIP dikenal memiliki disiplin organisasi yang ketat, dan perpindahan kader terutama figur publik sering beririsan dengan isu loyalitas dan mandat politik.
Dalam beberapa kasus lain, PDIP pernah menegaskan bahwa kader yang pindah partai dapat dianggap gugur keanggotaannya atau dikenai sanksi organisasi.
Sementara PSI, dalam beberapa bulan terakhir, memang ramai dikaitkan dengan fenomena masuknya tokoh dari berbagai latar belakang partai.
