Ia menilai ruang fiskal daerah semakin menyempit akibat efisiensi anggaran serta penahanan sebagian Dana Bagi Hasil (DBH).
Sherly mencontohkan, kebutuhan belanja pegawai di Maluku Utara mencapai sekitar Rp1,1 triliun, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima hanya sekitar Rp906 miliar.
Karena itu, pemerintah daerah berharap sebagian DBH yang masih ditahan dapat dicairkan untuk membantu menjaga stabilitas keuangan daerah.
Pandangan serupa disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Ia menilai beban fiskal daerah semakin berat karena kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan PPPK harus ditanggung daerah di tengah menurunnya alokasi TKD.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran TKD hingga akhir Mei 2026 telah mencapai Rp306,1 triliun atau 44,2 persen dari total pagu APBN sebesar Rp693 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program daerah, termasuk pembayaran gaji ASN, tunjangan guru, bantuan pendidikan, serta program layanan publik lainnya.
Baca juga: Kemampuan Fiskal Daerah Dikeluhkan Kepala Daerah, Anggaran PPPK Jadi Sorotan
Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan anggaran bagi daerah terdampak bencana di sejumlah wilayah dengan tingkat realisasi hampir mencapai 100 persen.
