TAJUKNASIONAL.COM Sejumlah pemerintah daerah menyuarakan kekhawatiran atas semakin ketatnya kondisi fiskal daerah setelah adanya penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026.
Tekanan tersebut dinilai berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun.
Menanggapi persoalan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, sebagian besar persoalan yang disampaikan kepala daerah berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan struktur belanja pegawai yang menjadi bagian dari kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami akan membicarakan lebih lanjut bersama Menteri Dalam Negeri untuk mencari solusi yang tepat,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Baca juga: Manajemen Keuangan Masih Lemah, Demokrat Soroti Dana Transfer Pusat yang Masih Mengendap di Daerah
Keluhan tersebut mengemuka dalam rapat antara pemerintah daerah dan DPR RI. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa keterbatasan arus kas membuat daerahnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK.
